Studi Kelayakan Bisnis : Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pengantar
Dalam menyusun suatu studi kelayakan bisnis, sebagai titik tolak untuk melakukan analisis, diperlukan informasi lingkungan luar perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan luar tersebut memberikan peluang sekaligus ancaman bagi rencana bisnis, selain juga untuk mengetahui apa saja yang dapat disumbangkan oleh proyek bisnis bagi lingkungan luar jika bisnis telah direalisasikan. Berhubungan dengan kemanfaatan dan biaya terhadap lingkungan luar, kedalaman dan keluasan analisis akan dilakukan tergantung pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk menilai suatu proyek.

    Bab ini akan memaparkan hubungan timbal-balik antara lingkungan luar bisnis dan bisnis itu sendiri, yang terdiri dari Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, dan Aspek Politik.

A. ASPEK EKONOMI
    Cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis, misalnya PDB (produk dommestik bruto), investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, pengeluaran pembangunan, perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran.

     Selain menjadi fakta makroekonomi sebagai input dalam studi kelayakan bisnis, hendaknya perlu dikaji imbal-baliknya, yaitu bahwa bisnis yang direncnakan hendaknya bermanfaat bagi pihak lain. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi yang penjelasannya disajikan berikut ini.

1. Sisi Rencana Pembangunan Nasional
Analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini, dimaksudkan agar proyek dapat:

a. memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat
Kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing. Juga, penggunaan tenaga tenga mesin perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah tidak akan menjadi lebih baik jika menggunakan tenaga mesin atau menggunakan tenaga kerja masyarakat sekitar.

b. menggunakan sumber daya lokal
sumber daya lokal misalnya bahan baku. Komponen bahan baku produk lokal jika dimanfaatkan (dengan catatan kualitas cukuplayak sesuai standar) untuk proses produksi, jelas akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut karena sumber daya lokal ini dijadikan usaha bagi masyarakat.

c. mneghasilkan dan menghemat devisa
penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal berarti mngurangi penggunaan bahan impor. Sudah tentu penggunaan bahan baku lokal ini menghemat devisa negara apalagi jika kandungannya dapat terus ditingkatkan jika perlu sampai 100 persen. Jika produk yang dihasilkan sebagian atau bahkan seluruhnya untuk pasar ekspor, maka bisnis ini akan menghasilkan  devisa.

d. menumbuhkan indusrti lain
Dengan adanya proyek bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis atau industri pendukung lainnyaseperti industri bahan bakumaupun industri sebagai dampak positif adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

e. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kebutuhan
Sebagian sudah dijelaskan pada bagian c di atas bahwa produk yang dihasilkan atas usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalama negeri sehingga jika mencukupi tidaklah perlu mengadakan impor yang sudah tentu akan menguras devisa. Oleh karenanya usaha sejenis perlu dikembangkan di dalam negeri agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan juga agar tidak menjadi monopoli.

f. Menambah pendapatan nasional
Sudah jelas bahwa dengan bertumbuhnya bisnis di dalam negeri misalnya dengan diproduksinya produk yang dikonsumsi secara baik di dalam negeri, maka impor atas produk dan komponen inputnya berkurang atau bahkan ditiadakan sama sekali. jika ada permintaan ekspor atas produk tersebut atau bahkan meningkat dan produsen dapat memenuhhi permintaan itu, sudah tentu bisnis ini akan menambah pendapayan nasional.

    semua proyek bisnis yang direncanaka yang mengaju pada butir-butir di atas mengimplikasikan bahwa proyek ini sejalan dengan rencana pembangunan nasional.

2. Sisi disribusi nilai tambah
Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah.Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal.  Setelah nilai tambah diketahui besarannya, nilai ini selanjutnya dapat didistribusikan. Hendaknya, perhitungan -perhitungan yang dilakukan jelas.

3. Sisi Nilai Investasi per Tenaga Kerja
Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap+modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Untuk proyek perluasan, perhitungan nilai investasi merupakan jumlah investasi sebelum dan sesudah investasi. Sayangnya, modal ini belum ditetapkan di Indonesia. Ukuran yang dipakai hanya berpatokan pada nilai rupiah tertentu, misalnya proyek bisnis dengan nilai lebih besar dari X ruiah adalah padat modal, dan selain itu padat karya.

4. Hambatan di Bidang Ekkonomi
Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Bagi Indonesia, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi,sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, yang juga akan berdampak pada aspek sosial  dan politik. Beberapa pennghambat pembangunan itu antaea lain seperti tertera di bawah ini.

Iklim tropis, penyebab terjadnya lingkungan kerja yang panas dan lembab sehingga menurunkan usaha atau gairah kerja manusia, banyak muncul penyakit, serta membuat pertanian kurang menguntungkan.

Produktivitas rendah, ini disebabkan olehkualitas manusia dan sumber alam yang relatif kurang menguntungkan.

Kapital sedikit, ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara, sehingga tabungan sebgai sumber kapital juga rendah.

Nilai perdagangan luar negeri yang rendah, ini disebabkan negara miskin mengandalkan ekspor bahan mentah yang mempunyai elasisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Hal ini dalam jangka panjang dapat menakibatkan kerugian.

Besarnya pengangguran, hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dankota tak mampu menampung tenaga mereka karena kurangnya aktor produksi lain untuk mengimbanginya sehingga terjadilah pengangguran itu.

Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan, misalnya keuntungan lebih banyak dimiliki oleh sebagian kecil golongan tertentu saja.

Tekanan penduduk yang besar, hal ini disebabkan antara lain naiknya rata-rata  umur manusia dibarengi dengan masih besarnya persentase kenaikan jumlah penduduk yang makin lama makin membebani simber daya lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penggunaan tanah yang produktiviatanya rendah, hal ini disebabkan karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama, disamping itu alat-alat produksi, pupuk, teknik pengilahan juga masih relatif rendah.

Masih ada kendala-kendala lain yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, seperti kelemahan dalam faktor budaya dari masyarakat, ketidaksempurnaan pasar, mekanisme dalam rangka meningkatkan jumlah tabungan dalam negeri, kewiraswastaan, dan prioritas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Selain itu, sudah tentu dengan situasi dan kondisi kritis yang multidimensi yang masih terasa sampai saat ini,

5. Dukungan Pemerintah
Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan itu melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdangangan merupakan seluruh insentif perdagangan baik berupa proteksi maupun bantuan (subsidi).oleh karena itu, proteksi perdagangan ;ebih tepat disebut sebagai insentif perdagangan.

Instrumen kebijakan proteksi perdagangan banyak ragamnya, tetapi tujuannta tetap satu, yaitu menimbulkan distorsi pasar dalam artian mencegah adanya pasar persainga bebas. Instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digoongkan sebagai berikut:

Kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan
a. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi atas dua instrumen,, yaitu : instrumen Tarif yang terdiri atas paak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor, serta instrumen Non-Tarif terbagi atas dua pembatasan, yaitu pembatasan kuantitatif, berupa kuota impor dan kuota ekspor, serta pembatasan kualitatif, beupa syarat-syarat kesehatan, kualitas lingkungan, dan karantina.

b. Kebijakan perdagangan dalam negeri, terbagi atas:
*Pajak penjualan, retribusi, dan kewajiban pembayaran lainnya.
*pengaturan distribusi barang.
*Pengaturan (stabilisasi) harga.

c.Kebijakan produksi, terdiri atas:
*subsidi/pajak langsung bagi produsen.
*perlindungan harga produksi dan sarana produksi.

Kebijakan tidak langsung

Kebijakan ekonomi makro, terdiri dari:over/undel valuation nilai tukar, pengaturan suku bungan dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya.

    Damak dari proteksi perdagangan dapat dilihat paling tidak dari dua aspek, yaitu dampak distorsi dan transfer pendapatan kepadakonsumen maupun produsen. Distorsi pasar tidak lain ialah perbedaan antara harga yang berlaku dan harga yang seharusnya terjadi jika tidak ada kebijakan proteksi pemerintah(harga pasar bersaing bebas). Melalui dampaknya terhadap distorsi pasar maka tingkat proteksi dapat diukur melalui beberapa cara, antara lain mengukur perbedaan nilai tambah aktual yang diperoleh produsen dengan yang seharusnya diperoleh jika tidak ada proteksi ( pasar bersaing bebas). Alat ukur yang digunakan untuk iniialah tingkat proteksi efektif (ERP= Efective Rate of Protection). Nilai tambah diukur sebagai selisih antara nilai produk akhir dengan nilai produk antara ( sarana produksi diluar kapital dan tenaga kerja ). Dengan demikian ERP mengukur proteksi yang berasak dari distori harga produk maupun distorsi harga sarana produksi.

B. ASPEK SOSIAL
Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain dalam suatu tatanan kehidupan yang pluralistis dan kompleks, walau hendaknya selalu berada dalam keseimbangan. Salah satu komponen yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi,hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial.

1. Perusahaan sebagai lembaga sosial
Sebuah perusahaanmemiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya perusahaan manufaktur, selain membeli bahan baku, mengolahnya menjadi barang jadi, kemudian mendistribusikannya ke pasar, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti : penelitiian, penyedian lapangan pekerjaan baru, dan sebagainya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, perusahaan tentu memiliki mekanismenya, walaupun pada umumnya antara perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan yang lain.

    Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Disana sring timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang, sperti kondisi politik, ekonomi dan sosial. Selain ancaman dan peluang, bisnis juga dipengaruhi oleh aspek internal perusahaan, seperti kinerja kerja karyawan dan mutu produk. Jadi, perusahaan selain bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, ia juga hendaknya mengemban misi sosial kemasyarakatan. Hal ini penting agar antara dirinya dengan masyarakat dapat hidup saling menguntungkan.
2. Perubahan kondisi sosial yang kompleks
Pemecatan karyawan karena berbagai alasan, seperti misalnya kerena karyawan mabuk-mabukan atau karena perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan, merupakan halyang biasa pada masa lalu. Kini, tindakan seperti itu hanya akn mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial yang kompleks dalam perusahaan. Hal ini, di antaranya disebabkan oleh makin baiknya peraturan-peraturan pemerintah, meningkatnya kualitas SDM,kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan pasar yang sudah harus dlayani oleh banyak perusahaan dan adanya sistem sosial yang bersifat pluralistik di mana tugas-tugas sosial mulai ditangani oleh lembaga-lembaga yang besar.

3. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik

Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mandapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, atau politik. Dalam sistem sosial yang kompleks sekarang ini, kelompok -kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya sudah banyak sehingga hubungan antara yang satu dan yang lain menjadi kompleks. Masing- masing kelompok beruaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Dikaitkan dengan perusahaan, hubungan antara perusahaan dan lembaga-lembaga lingkungannya menjadi kompleks karena semakin banyak lembaga yang terlibat, seperti penanaman modal, karyawan, pembeli, penjual, pemerintah, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini,dapat dikatakan bahwa perusahaan berada di dalam masyarakat pluralistik. Dalam masyarakat pluralistik ini terdapat beberapapusatkekuatan yang masing-masing mempunyai tingkatotonomitertentu meskipun tidak berdiri sendiri. Disitu terdapat pula semacam hubungan kerja sama antara perusahaan dan kelompok-kelompok tersebut. perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang baill serta kesejahtaraan secara umum.
   
    Berkaitan dengan hal diatas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat seperti:
1. membuka lapangan kerja baru
2. melaksanaka alih teknologi
3. miningkatkan mutu hidup
4. pengeruh positif

C. ASPEK POLITIK
Adanya isu/rumor/spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Dalam menganalis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikasi untuk memperkirakan bahwa situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita di media masa. Berita-berita tersebut dapat terbagi atas dua bagian, yaitu good news dan bad news.

    Didalam bisnis, Good news dimaknai sebagai berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang behubungan dengan dunia investasi, yang diniai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi.Jadi, good news diharapkan oleh pasar, karena dampaknya mengntungkan dunia investasi. Terbitnya kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang memberikan kepastian hukum dan tegaknya keadilan(law enforcement) dalam praktek bernegara  dinilai menguntungkan bagi investasi, berita seperti ini juga dimaknai good news. Pengungkapan dan penuntasan berbagai skandal politk yang dilakukan oleh para elit politk oleh pemerintah juga merupakan contoh good news yang lain.

    Bad news, di sisi yang lain, dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung daln memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Bad news dihindari pasar karena dampaknya merugikan dan mengancam dunia investasi. Praktek penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menjalankan tugas merka dinilai passar sebagai bad news, karena mengancam keamanan modal dan usaha mereka.kekacauan politik juga dapat mendorong lahirnya kondisi sosial yang tidak aman.

Sumber : Umar, Husain.2003. Studi Kelayakan Bisnis (Edisi 2), Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama